Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pengawasan distribusi minyak goreng rakyat merek Minyakita masih menghadapi berbagai kendala. Apalagi, rantai distribusi antardaerah sangat panjang.
Hal itu diungkapkan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto usai Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Minyak Goreng di Aula Kantor Bulog Wilayah Riau dan Kepri, Pekanbaru, Senin (11/5/2026).
"Hingga saat ini, kami belum temukan indikasi penimbunan Minyakita di Provinsi Riau. Namun, pengawasan terhadap alur distribusi dinilai masih sulit dilakukan, khususnya setelah barang berada di tingkat distributor kedua (D2)," katanya.
Tetapi, hal yang terjadi lebih kepada perpanjangan rantai distribusi. Misalnya, barang yang seharusnya untuk wilayah Riau bisa saja dialihkan ke daerah lain.
Sebenarnya, terdapat regulasi yang mengatur distribusi Minyakita agar sesuai dengan wilayah tujuan yang telah ditetapkan. Setiap produsen juga diwajibkan melaporkan rencana distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SiMirah.
“Misalnya, produsen menyatakan akan mengirim 500 ton ke Riau atau ke DKI Jakarta, semua itu sudah tercatat di SiMirah. Namun, apakah barang tersebut benar-benar sampai ke daerah tujuan, pengawasannya memang tidak mudah,” tutur Indra.
Setelah produk diterima distributor, minyak goreng tersebut dapat kembali diperjualbelikan oleh pedagang atau trader ke daerah lain dengan harga tertentu. Kondisi inilah yang menyebabkan rantai distribusi semakin panjang dan sulit dipantau secara langsung.
Tingginya permintaan terhadap Minyakita menjadi salah satu faktor utama produk tersebut mudah diperdagangkan lintas daerah. Bahkan, kini Minyakita telah menjadi produk yang memiliki daya tarik tinggi di masyarakat.
“Karena Minyakita ini memang sudah sangat ikonik. Sehingga, berapa pun harganya tetap dibeli,” ujar Indra.
