Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - El Nino diperkirakan mulai berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit Indonesia pada 2027. Produksi sawit diproyeksikan turun, sementara kebutuhan di dalam negeri meningkat seiring berlanjutnya program biodiesel B50.
Kondisi tersebut diperkirakan menekan ekspor minyak sawit Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor sawit pada 2027 turun 12,27 persen menjadi 29,73 juta ton.
“Dampak signifikan El Nino diperkirakan bukan terjadi pada tahun ini, melainkan pada tahun depan. Produksi pada 2027 berpotensi terkoreksi sekitar 3 juta ton. Di sisi lain, mandat biodiesel akan meningkatkan konsumsi domestik pada tahun depan hingga mendekati 20 juta kiloliter,” kata Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono saat paparan di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11) yang dimuat Kumparan.com.
Pada 2026, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) diproyeksikan mencapai sekitar 61 juta ton.
Produksi kelapa sawit pada 2027 diproyeksikan terkoreksi sekitar 3 juta ton menjadi sekitar 59 juta ton. Dampak El Nino terutama dirasakan di sejumlah wilayah sentra produksi kelapa sawit yang mengalami defisit air di sejumlah wilayah sentra perkebunan kelapa sawit, seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di saat produksi berpotensi turun, kebutuhan minyak sawit di dalam negeri justru meningkat seiring berlanjutnya program mandatori biodiesel B50. Konsumsi domestik pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 30 juta ton.
Kombinasi penurunan produksi dan peningkatan konsumsi dalam negeri tersebut diperkirakan akan menekan volume ekspor minyak sawit Indonesia.
"Untuk 2027, produksi diproyeksikan 59 juta ton, domestik 30 juta ton, dan ekspor akan turun sekitar 12 persen menjadi 29 juta ton," ujar Joko.
Meski demikian, kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia sepanjang tahun ini masih menunjukkan tren positif. Hampir seluruh negara tujuan ekspor mencatatkan pertumbuhan, kecuali India yang mengalami penurunan.
Di sisi lain, sejumlah perubahan kebijakan juga tengah berlangsung, mulai dari penataan perkebunan di kawasan hutan, perubahan sistem ekspor, hingga penguatan penggunaan biodiesel.
Menurutnya, berbagai perubahan tersebut menjadi ujian bagi ketangguhan industri kelapa sawit Indonesia dalam menjaga daya saing di pasar global.
"Ketangguhan bukan sesuatu yang statis, tetapi sebuah proses. Yang kita butuhkan adalah perusahaan yang siap memperbaiki seluruh faktor yang dapat kita kendalikan, membangun kapasitas untuk beradaptasi, dan memitigasi risiko eksternal," kata Joko.
Selain tantangan produksi, industri kelapa sawit juga menghadapi sejumlah perubahan kebijakan dan regulasi. Salah satunya adalah rencana penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan pemerintah terhadap ekspor komoditas strategis melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas transaksi. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah juga ingin mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, sekaligus meningkatkan akurasi data serta memastikan penilaian harga komoditas ekspor dilakukan secara lebih adil.
Dalam skema baru, DSI akan berperan sebagai perantara tunggal dalam proses ekspor. Implementasinya dilakukan secara bertahap, dengan masa transisi berlangsung hingga akhir 2026.
Pada masa tersebut, perusahaan tetap menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa, namun diwajibkan menyampaikan data transaksi kepada DSI untuk diverifikasi. DSI juga tengah mengembangkan platform digital National Data Intelligence (NADI). Peran DSI sebagai perantara tunggal dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Selain perubahan sistem ekspor, industri sawit juga menyoroti perkembangan regulasi reforma agraria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Aturan tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria, terutama dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Namun, Joko menilai ketentuan tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi industri sawit.
“Regulasi ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit, khususnya terkait kepemilikan lahan, pemanfaatan tanah, dan kepastian investasi perkebunan,” ujar Joko.
Joko menjelaskan setidaknya terdapat lima area utama yang berpotensi berdampak terhadap industri kelapa sawit. Pertama, lahan yang diklasifikasikan sebagai objek reforma agraria. Hal ini dapat mencakup lahan milik atau yang terkait dengan perusahaan perkebunan yang belum dikembangkan.
Kedua, lahan yang saat ini ditempati atau diklaim oleh masyarakat setempat juga berpotensi menjadi objek reforma agraria.
Ketiga, kewajiban alokasi 20 persen untuk program plasma. Perusahaan perkebunan yang belum menjalankan program plasma 20 persen dapat diwajibkan mengalokasikan sebagian lahannya kepada masyarakat sekitar.
“Ketentuan ini dapat berimplikasi terhadap perencanaan penggunaan lahan, ekonomi perkebunan, dan kapasitas produksi di masa mendatang,” kata Joko.
Keempat, pembatasan luas lahan yang dapat dikuasai oleh perusahaan dalam satu kelompok usaha. Pembatasan tersebut dapat memengaruhi struktur korporasi, konsolidasi lahan, serta pengelolaan aset perkebunan di antara entitas yang terafiliasi.
Kelima, potensi pembentukan lembaga baru. Dengan pengesahan undang-undang tersebut, akan dibentuk badan reforma agraria yang berpotensi memiliki tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Selain itu, terdapat pula potensi tumpang tindih regulasi. Sebagaimana kita ketahui, industri perkebunan kelapa sawit saat ini telah diatur melalui kerangka regulasi sektoral yang cukup komprehensif, terutama oleh Kementerian Pertanian, termasuk ketentuan mengenai fasilitasi program plasma 20 persen.
Di sisi lain, meningkatnya penggunaan biodiesel dapat memperkuat pasar domestik dan mengurangi ketergantungan industri terhadap fluktuasi permintaan ekspor.
Perubahan regulasi yang berpotensi meningkatkan biaya operasional juga dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
"Ketangguhan bukan sesuatu yang statis, tetapi sebuah proses. Yang kita butuhkan adalah perusahaan yang siap memperbaiki seluruh faktor yang dapat kita kendalikan, membangun kapasitas untuk beradaptasi, dan memitigasi risiko eksternal," katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Joko menilai perubahan kebijakan juga dapat membuka peluang bagi industri kelapa sawit. Peningkatan penggunaan biodiesel, misalnya, dapat memperkuat pasar domestik dan mengurangi ketergantungan industri terhadap fluktuasi permintaan di pasar ekspor.
Sementara itu, perubahan regulasi yang berpotensi meningkatkan biaya operasional dapat menjadi dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
“Industri tetap mendukung penuh upaya pemerintah untuk memperkuat sektor kelapa sawit dan mendorong industri yang lebih transparan serta berkelanjutan,” ujar Joko.
Ke depan, industri kelapa sawit Indonesia memasuki periode yang menentukan. Perubahan kebijakan di dalam negeri dan semakin ketatnya standar keberlanjutan global akan menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri.
“Apakah periode 2026–2027 akan dikenang sebagai masa penuh disrupsi atau justru menjadi ujian ketangguhan, akan sangat bergantung pada keterlibatan dan kerja sama antara industri dan pemerintah. Kerja sama tersebut sangat penting untuk memastikan konsistensi regulasi, kepastian hukum, dan terciptanya iklim investasi yang kondusif,” tutur Joko.*
