Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menjelaskan bahwa tidak semua kategori Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) disyaratkan beragama Islam.
Petugas non-Muslim diperbolehkan bertugas pada dua kategori PPIH, yakni PPIH pusat dan PPIH embarkasi, karena keduanya tidak bertugas langsung di Arab Saudi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Hasan Afandi mengatakan, petugas haji secara resmi disebut sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
PPIH terdiri atas empat kategori, PPIH kloter, PPIH Arab Saudi, PPIH pusat, dan PPIH embarkasi, semuanya adalah petugas haji.
"PPIH pusat dan PPIH embarkasi, tidak disyaratkan harus Muslim, karena tidak berangkat ke Arab Saudi. Sehingga ketika ditanya, apakah petugas haji boleh non-muslim? Jawabannya boleh untuk dua kategori (PPIH) ini," kata Hasan kepada Republika.co.id, Jumat (13/11/2026)
Hasan mengatakan, khusus untuk dua kategori tersebut, yakni PPIH pusat dan PPIH embarkasi, tidak ada proses seleksinya, semuanya adalah penugasan dari instansi masing-masing seperti Kemenhaj, imigrasi, bea cukai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI dan Polri, serta pemda.
"Tugasnya (PPIH pusat dan PPIH embarkasi) sebagian besar sifatnya adalah layanan umum, yang bisa dikerjakan secara profesional tanpa melihat latar belakang agamanya," ujar Hasan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jamaah haji Indonesia.
Gagasan ini menjadi bagian dari upaya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai ruang untuk memperkuat toleransi, kebhinekaan, dan semangat gotong royong antar masyarakat.
Wamenhaj mengatakan, Indonesia memiliki karakter masyarakat yang majemuk. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan bangsa yang perlu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, pelayanan kepada jamaah tidak hanya dapat didukung oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat dalam semangat kemanusiaan dan persaudaraan.
"Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Wamenhaj di Manado, Jumat (30/10/2026).
Wamenhaj menjelaskan, pelibatan masyarakat lintas agama merupakan salah satu cara menghadirkan praktik toleransi secara nyata.
Toleransi, menurutnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui kerja sama dan kontribusi bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Dalam konteks penyelenggaraan haji, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dalam mendukung pelayanan kepada jamaah.
Dengan demikian, penyelenggaraan haji juga dapat memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial melampaui sekat-sekat perbedaan keyakinan.
Wamenhaj mencontohkan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki kehidupan masyarakat dengan tingkat keberagaman yang kuat.
Ia telah meminta jajaran terkait untuk mendorong keterlibatan kelompok agama lain, termasuk Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu, dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di wilayah tersebut.
"Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Wamenhaj, gagasan tersebut juga membawa pesan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun haji merupakan ibadah umat Islam, semangat untuk memberikan dukungan pelayanan kepada sesama merupakan nilai kemanusiaan yang dapat melibatkan siapa saja.
Pelibatan masyarakat lintas agama diharapkan dapat memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Hal ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberagaman bukan penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja bersama dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa.
Melalui gagasan tersebut, Kemenhaj ingin mendorong penyelenggaraan haji yang tidak hanya berorientasi pada kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga mencerminkan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia.*
