REMPANG KEMBALI MEMANAS! WARGA DAN APARAT TERLIBAT BENTROKAN, ALAT BERAT TURUN KE LAHAN

RIAU1.COM -Situasi di Pulau Rempang, Kota Batam, kembali memanas. Warga dilaporkan terlibat bentrokan dengan aparat saat berupaya mempertahankan lahan mereka di kawasan Pantai Melayu.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan LBH Pekanbaru di media sosial, tim terpadu yang terdiri dari unsur Polda, Polres, Polsek, Ditpam, dan Satpol PP kembali mendatangi kawasan lahan warga dengan membawa sejumlah alat berat, termasuk excavator dan bulldozer.

Kedatangan tim tersebut mendapat penolakan dari warga yang masih bertahan di wilayahnya.

Dalam situasi yang memanas, warga disebut berupaya menghadang aktivitas alat berat dan mempertahankan lahan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Ketegangan kemudian berujung pada bentrokan antara warga dan aparat.

Seorang ibu dilaporkan pingsan dalam situasi tersebut.

Selain bentrokan, warga juga melaporkan adanya gangguan atau pembatasan akses listrik dan internet yang diduga berdampak terhadap komunikasi masyarakat di lapangan.

Hingga kini, warga Rempang masih bertahan dan melakukan penjagaan di sejumlah titik. Di kawasan Kampung Pantai Melayu, warga disebut membentuk pagar betis di sepanjang akses menuju kampung untuk mempertahankan wilayah mereka.

Konflik Lahan Kembali Memanas

Persoalan di Pantai Melayu bukan merupakan konflik yang baru terjadi. Sebelumnya, aktivitas BP Batam dan pengerahan aparat di kawasan tersebut juga mendapat sorotan dari organisasi bantuan hukum dan kelompok masyarakat sipil.

WALHI Riau, dalam pernyataan bersama Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang pada Juli 2026, menyebut adanya aktivitas BP Batam dan kepolisian di kawasan Pantai Melayu yang memicu ketegangan dengan warga.

Dalam pernyataan tersebut, Wira Ananda dari LBH Pekanbaru menilai pola pembangunan di Rempang masih menunjukkan minimnya pelibatan masyarakat secara bermakna. Ia juga menyoroti pengerahan anggota BP Batam dan kepolisian ke lokasi yang menurutnya justru memperpanjang pola intimidasi dan kekerasan terhadap warga.

WALHI Riau dan LBH Pekanbaru sebelumnya juga menyoroti aktivitas pematokan lahan warga di Pantai Melayu yang berkaitan dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pernyataannya, WALHI Riau menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konflik agraria yang lebih luas di Pulau Rempang. Organisasi tersebut meminta agar aktivitas di atas lahan warga dihentikan dan pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat secara bermakna.

Sementara itu, warga Rempang selama ini menyatakan keberatan terhadap pengambilalihan lahan yang mereka klaim sebagai tanah dan ruang hidup masyarakat.

Konflik kembali mencuat ketika aktivitas pembangunan dan penguasaan lahan berlangsung di tengah belum tuntasnya persoalan hak atas tanah masyarakat.

Warga Tetap Bertahan

Di tengah situasi yang kembali memanas, masyarakat Rempang masih bertahan di sejumlah titik untuk menjaga wilayah mereka.

Warga di Kampung Pantai Melayu disebut terus melakukan penjagaan dan membangun pagar di lokasi akses menuju kampung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas yang dinilai dapat mengancam keberadaan mereka di atas lahan yang selama ini ditempati.

LBH Pekanbaru dan kelompok masyarakat sipil sebelumnya telah mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog serta memastikan masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Rempang.

(zar)