Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Tabloid Bintang.com.
RIAU1.COM -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggugurkan konsultan yang masih melakukan praktik banting-bantingan harga dalam lelang jasa konsultasi. Pasalnya, perbuatan konsultan ini akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
"Peraturan mengenai standar renumerasi minimal sudah ada. Jangan sampai ada banting-bantingan harga lagi. Itu tidak sopan karena menyangkut expertise (keahlian). Bakal saya gugurkan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari Tempo.co, Kamis (25/7/2019).
Pemerintah telah mengatur soal standar renumerasi minimal melalui Permen No. 19 tahun 2018 dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan konstruksi. Apalagi, Presiden Jokowi akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk periode kedua kepemimpinannya.
"Saya sangat mengapresiasi kalau organisasi sudah punya sanksi bagi anggotanya yang masih melakukan pelanggaran dengan menawar tarif jasa konsultan yang terlalu rendah," ujar Basuki.
Ia lantas menceritakan pengalamannya bertemu dengan konsultan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan jembatan di Kalimantan Tengah. Ternyata, jasanya hanya dihargai demikian rendah.
Lebih jauh Basuki mengatakan, Presiden Jokowi sudah meminta dirinya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas membangun sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Sulawesi Utara, dan Labuan Bajo.
"Saya harap anggota Inkindo ada yang berkontribusi di proyek-proyek itu," ucapnya.
Basuki juga meminta dalam pembangunan infrastruktur juga memasukkan unsur seni. Agar, bentuk bangunan tidak monoton berisi beton dan baja.
"Ada unsur seninya. Sedikit lebih mahal tidak apa-apa seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan lansekap. Pokoknya kalau tidak indah, akan saya minta bongkar karena seolah-olah tidak menghayati pekerjaan. Tidak ada hasil konstruksi yang hebat kalau tidak mendapat dukungan dari konsultan yang hebat juga," kata Basuki.
Sedangkan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifikat untuk pembangunan infrastruktur ke depan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.
"Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan. Sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah," kata Peter.
Peter juga yakin pembangunan infrastruktur akan berjalan baik dengan adanya konsultan-konsultan handal.
"Baik itu pembangunan bendungan, jalan tol, jalur kereta api semua bisa dikerjakan konsultan dalam negeri," ucapnya.
