Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi
RIAU1.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).
Jawaban pemerintah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Agenda ini merupakan tahapan lanjutan dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027, setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, masukan, pertanyaan, serta sejumlah rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran daerah.
Dalam penyampaiannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan APBD 2027. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, penguatan kemandirian fiskal, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov Riau sependapat bahwa penyusunan target pendapatan daerah harus didasarkan pada realisasi penerimaan, pemetaan potensi pajak, serta evaluasi terhadap objek dan wajib pajak. Optimalisasi pendapatan juga perlu dilakukan melalui penguatan sektor pajak daerah dan peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengawasan terhadap wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pemerintah juga terus mengevaluasi kinerja BUMD, baik dari sisi kesehatan perusahaan, efisiensi operasional, kontribusi terhadap PAD, maupun optimalisasi aset dan sumber pendapatan lainnya.
Di sisi belanja, Pemprov Riau memastikan pengalokasian anggaran barang dan jasa akan lebih diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik serta kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, kegiatan yang dinilai kurang produktif, termasuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, akan terus dievaluasi.
"Untuk hibah dan bantuan sosial, pemerintah memastikan pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai kriteria, serta tepat sasaran," jelasnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga memperkuat pengendalian belanja dan kas daerah guna mencegah timbulnya kewajiban tunda bayar. Proyeksi penerimaan pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) turut disusun dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja APBD 2026 serta prognosis hingga akhir tahun anggaran.
Selain itu, Pemprov Riau telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp50 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta gangguan pelayanan publik. Penggunaan anggaran tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel.
Selanjutnya, menjawab pandangan Fraksi Golkar, Syahrial menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029. Kebijakan tersebut mengusung tema pemantapan pembangunan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan ekonomi inklusif.
Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi hijau, pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi melalui indikator kinerja tahunan yang terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Pemprov Riau telah merencanakan alokasi belanja modal pada APBD 2027 sebesar Rp835,170 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp257,527 miliar serta gedung dan bangunan sebesar Rp172,153 miliar.
Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan tepat waktu dan berkualitas, seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan perencanaan teknis, kepastian dan kelayakan lahan, dokumen pendukung, serta jadwal pekerjaan dan pengadaan sejak awal tahun anggaran.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat tata kelola BUMD melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), penyusunan grand design bisnis, dan restrukturisasi perusahaan agar mampu berkembang secara sehat, mandiri, dan berkelanjutan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.
Langkah tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian intern berbasis risiko, evaluasi portofolio usaha, seleksi pengurus secara profesional, serta audit independen terhadap kinerja keuangan, operasional, dan manajerial. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah efisiensi, restrukturisasi, konsolidasi, pembentukan holding, hingga divestasi atau likuidasi terhadap unit usaha yang tidak lagi prospektif.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PKS dan PAN Plus, Pemprov Riau menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Indikator keberhasilan pembangunan harus tercermin melalui penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sekaligus peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan UMKM dan ekonomi inklusif melalui pelatihan berkelanjutan, perluasan akses pasar, serta pemberian insentif fiskal bagi UMKM. Pemerintah juga mendorong industri besar untuk membangun kemitraan dengan pelaku UMKM sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
Penguatan ekonomi masyarakat turut diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan pemuda, modernisasi pertanian dan perkebunan rakyat, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, dapat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata," ungkapnya.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemprov Riau menjelaskan bahwa penyesuaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga harus mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Hal tersebut dilakukan melalui penguatan sektor-sektor produktif dan pemberdayaan UMKM dengan tetap mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Dengan demikian, setiap alokasi belanja pemerintah diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah sepakat bahwa APBD 2027 harus dialokasikan secara realistis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat serta menjaga kepercayaan publik," tambah Syahrial.
Selanjutnya, terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai prioritas belanja dan kemandirian fiskal, pemerintah menjelaskan bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, penguatan kemandirian fiskal dilakukan melalui perluasan basis penerimaan pajak daerah, di antaranya PKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Alat Berat (PAB), dengan mempertimbangkan potensi sektor perkebunan, pertambangan, dan industri.
Optimalisasi penerimaan tersebut juga didukung melalui digitalisasi pemungutan pajak, integrasi data, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, pencegahan kebocoran penerimaan, serta peningkatan kontribusi dividen BUMD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat PAD tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Pada aspek pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemprov Riau berkomitmen mentransformasi strategi pembinaan usaha masyarakat. Program pengembangan UMKM akan terus dilanjutkan dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar bantuan pemerintah mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
"Dengan demikian, UMKM diharapkan semakin mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan perekonomian Provinsi Riau secara inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai kewajiban tunda bayar, Pemprov Riau memastikan seluruh kewajiban pemerintah, termasuk potensi kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan APBD 2026, akan didata, ditelaah, dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian kewajiban tersebut akan disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga memperkuat pengendalian anggaran agar setiap komitmen kegiatan telah mempertimbangkan ketersediaan dana sehingga tidak menimbulkan kewajiban baru yang dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Adapun terhadap pandangan Fraksi NasDem, Pemprov Riau mengapresiasi perhatian dan konsistensi fraksi tersebut dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah sejak 2025.
Pemerintah menyadari bahwa peningkatan PAD merupakan tantangan bersama dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Pemerintah juga sependapat bahwa pengalokasian anggaran perlu lebih difokuskan pada kebutuhan infrastruktur masyarakat dengan meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan bukan menjadi prioritas. Prinsip tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD 2027.
Menutup penyampaian jawaban pemerintah, Syahrial Abdi menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD secara terbuka, partisipatif, transparan, dan tepat waktu.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
"Kami sangat berharap proses pembahasan pada tahap selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dalam semangat kemitraan, kolaborasi, dan sinergi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau," tutupnya.*
