Sekdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan untuk menjamin masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan. Namun, pemko juga akan melakukan penghitungan secara cermat agar pembiayaan program tersebut tidak membebani ruang fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin usai mengikuti Rapat Koordinasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Selasa (18/8/2026)
“Kami tetap memprioritaskan UHC. Artinya, siapa saja masyarakat kurang mampu yang sakit bisa langsung berobat. Tetapi, kami juga tidak mau ini menjadi beban yang terlalu besar,” katanya.
Pemko Pekanbaru berkomitmen memastikan seluruh masyarakat kurang mampu mendapatkan jaminan kesehatan. Namun, komitmen tersebut harus diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, pemko juga memiliki sejumlah program prioritas lain yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti penanganan infrastruktur, persoalan banjir, pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya.
“Kami memastikan seluruh masyarakat kurang mampu terjamin kesehatannya, tetapi juga tidak memberatkan ruang fiskal kami. Prioritas kami banyak," ungkap Ami, sapaan akrabnya
Perbaikan jalan sedang dirampungkan pemko. Banjir juga mau diselesaikan.
"Tetapi, kesehatan masyarakat juga penting dan pendidikan juga penting. Jadi, kami mesti menghitung dengan cermat,” ujarnya.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam mengelola anggaran. Karena, setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Wali kota selalu memerintahkan kami sebagai bagian TAPD agar betul-betul cermat menghitung dan membelanjakan uang rakyat. Belanja harus betul-betul terasa untuk masyarakat,” ungkap Ami.
Sejalan dengan upaya efisiensi tersebut, Pemko Pekanbaru juga mulai menggesa penghematan belanja operasional. Salah satu upaya itu melalui pengendalian penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintahan. Seluruh perangkat daerah memastikan peralatan elektronik yang tidak digunakan segera dimatikan, termasuk pendingin ruangan (AC) dan komputer.
“Kami sekarang sedang menggesa penghematan tagihan-tagihan listrik. Pastikan semua AC, komputer, dan segala macam yang tidak dipakai langsung dimatikan,” tegas Ami.
Penghematan tidak hanya dilakukan pada penggunaan listrik, tetapi juga terhadap berbagai belanja lainnya. Anggaran yang berhasil dihemat akan diarahkan untuk membiayai program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami menghemat seluruh pembiayaan dan belanja untuk program-program yang betul-betul berdampak dan terasa, seperti infrastruktur dan layanan-layanan dasar kepada masyarakat,” pungkasnya.
