Pemko Pekanbaru Raih Opini WDP atas Laporan Keuangan 2025, Wali Kota Targetkan Kembali ke WTP

RIAU1.COM -Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Agung mengatakan opini WDP yang diterima Pemko Pekanbaru masih dipengaruhi oleh sejumlah persoalan administrasi keuangan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Penyelesaian berbagai permasalahan tersebut membutuhkan waktu dan proses yang tidak dapat dilakukan secara instan.

"Kami memperoleh opini WDP karena masih menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang merupakan peninggalan sebelumnya. Semua itu membutuhkan proses dan tidak bisa langsung diselesaikan. Apalagi berkaitan dengan persoalan yang terjadi beberapa tahun lalu," ujarnya.

Sejumlah persoalan administrasi keuangan masih harus dituntaskan, termasuk penyelesaian piutang dan beberapa catatan yang memerlukan mekanisme lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Meski begitu, pemko tetap memperoleh opini WDP.

"Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi keuangan, termasuk menyelesaikan berbagai catatan seperti piutang yang masih memerlukan mekanisme penyelesaian bersama BPK," ujar Agung.

Pemko Pekanbaru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Riau yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemko Pekanbaru secara profesional.

"Terima kasih kepada seluruh tim BPK RI Perwakilan Riau atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Kami akan menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan perbaikan agar ke depan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tutup Agung.