Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat status kepegawaian, kompetensi, dan kesejahteraan guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru secara bertahap mulai 2027.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan persiapan formasi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kesempatan seleksi tidak hanya terbuka bagi pelamar umum, tetapi juga guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan, termasuk batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelas Suyitno dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026 yang dimuat Rmol.id.
Kemenag juga menyiapkan perlindungan bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS. Guru yang belum berhasil lolos seleksi tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai PPPK.
Selain itu, pemerintah berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
Di luar kebijakan kepegawaian, Kemenag mempercepat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sementara gelombang berikutnya akan segera menyusul.
Perhatian juga diarahkan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Pada 2026, kelompok ini disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis. Anggaran program telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan, meskipun penyalurannya masih menunggu penyelesaian teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Kemenag turut menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," ujar Suyitno.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perhatian dan penghargaan kepada para pendidik.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin saat menghadiri kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian HGN 2026 di halaman kantor Kemenag, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Nasaruddin, peran guru tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan para pemimpin dan pejabat negara saat ini. Pencapaian yang diraih berbagai pihak merupakan bagian dari hasil pendidikan dan pengabdian para guru.*