UMK Batam 2027 Diusulkan Rp5.977.587

19 November 2026
Aksi Buruh di Kota Batam

Aksi Buruh di Kota Batam

RIAU1.COM - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 sebesar Rp5.977.587. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil simulasi penghitungan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa.

Usulan itu didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dinilai lebih mencerminkan kebutuhan riil pekerja. Jika dibandingkan dengan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, angka yang diajukan FSPMI tersebut mengalami kenaikan Rp619.605 atau sekitar 11,56 persen.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, mengatakan terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan upah minimum 2027, yakni melalui formula pengupahan atau berdasarkan KHL.

“Ada dua metode yang bisa digunakan, yakni melalui formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Yafet, ketika dihubungi Batampos, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, apabila menggunakan formula, penghitungan mempertimbangkan tiga komponen, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau koefisien alfa. Dalam hal ini, FSPMI mendorong penggunaan alfa tertinggi, yakni 1.

“Kalau menggunakan formula, ada tiga komponen yang dihitung, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Kami merekomendasikan alfa 1,” katanya.

Berdasarkan simulasi FSPMI, penghitungan menggunakan metode formula menghasilkan UMK Batam 2027 sebesar Rp5.907.175. Sementara jika mengacu pada KHL, angkanya mencapai Rp5.977.587.

“Untuk Batam, hasil perhitungan dengan formula itu sebesar Rp5.907.175. Sedangkan kalau mengacu pada KHL, angkanya Rp5.977.587. Karena itu, kami mendorong agar angka KHL ini yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Yafet menyebut angka Rp5.977.587 merupakan nilai KHL 2026 yang menjadi salah satu acuan dalam pembahasan upah minimum tahun depan. Menurutnya, penetapan UMK tidak semestinya hanya melihat persentase kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja.

“Jadi, kami mengusulkan agar penetapan UMK Batam 2027 tidak hanya melihat kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” tuturnya.

FSPMI pun mulai menyiapkan usulan tersebut untuk dibawa dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Batam. Yafet mengatakan pihaknya telah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11) di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga dijadwalkan hadir untuk menyampaikan data yang berkaitan dengan KHL.

“Kami sudah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November. BPS juga diundang dalam pembahasan itu di kantor Disnaker Kota Batam sebab dari angka yang disampaikan BPS bisa kita lihat itu KHL-nya,” ungkapnya.

Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, membenarkan pembahasan UMK 2027 bersama Dewan Pengupahan telah dijadwalkan.

“Pembahasan terkait UMK Batam 2027 dengan Dewan Pengupahan sudah dijadwalkan,” kata Yudi saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pemerintah daerah agar menyelesaikan penetapan upah minimum 2027 sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan UMK paling lambat 25 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam membahas besaran upah minimum.

Penetapan UMK 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1, atau berdasarkan KHL.

Penentuan upah minimum nantinya didasarkan pada nilai tertinggi dari kedua metode tersebut yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Yassierli juga meminta seluruh pihak mengedepankan dialog sosial agar aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat terakomodasi.

Sebelumnya, Dosen Ekonomi Universitas Internasional Batam (UIB), Dr. Suyono Saputra, menilai kenaikan UMK sebesar Rp5,9 juta hingga Rp6 juta belum realistis apabila dihitung menggunakan formula pengupahan.

Dalam simulasi yang disampaikan sebelumnya, Suyono memproyeksikan UMK Batam 2027 berada pada kisaran Rp5,67 juta hingga Rp5,80 juta. Ia menggunakan asumsi inflasi 2,9 persen dan pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6 persen dengan tiga skenario koefisien alfa.

Dengan alfa 0,5, UMK diperkirakan mencapai Rp5.674.103. Jika alfa 0,7, nilainya menjadi Rp5.738.399. Sedangkan dengan alfa 0,9, UMK diproyeksikan sebesar Rp5.802.694.

Suyono menilai skenario kenaikan 7,1 persen atau sekitar Rp5,73 juta menjadi titik tengah yang relatif realistis karena mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus daya saing industri di Batam.

Perbedaan kedua pendekatan tersebut diperkirakan menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam pembahasan Dewan Pengupahan Kota Batam. Angka KHL yang diajukan serikat pekerja dan simulasi berdasarkan indikator ekonomi akan menjadi bagian dari pertimbangan sebelum penetapan UMK 2027.*