DP3APM Kota Pekanbaru menggelar Bimtek di Aula Dispusip, Rabu (6/5/2026). Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).
Kepala DP3APM Pekanbaru Erna Juita mengatakan, anak merupakan aset penting dan investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak harus menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun keluarga.
“Konvensi Hak Anak menjadi landasan fundamental untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijamin,” ujarnya.
Pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan. Agar, prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak mampu diimplenentasikan dalam setiap kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
Diharapkan, hasil kegiatan tidak berhenti pada tataran teori, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Erna juga mendorong agar setiap kebijakan lebih berperspektif anak, fasilitas publik semakin ramah anak, serta kelembagaan perlindungan anak di tingkat kelurahan dan desa semakin diperkuat.
Selain itu, PemkoPekanbaru juga mencatat sejumlah capaian positif dalam upaya perlindungan anak. Salah satunya adalah penghargaan Zero Anak Putus Sekolah yang diterima Wali Kota Pekanbaru Agung
Di tingkat nasional, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja dalam menanggulangi kemiskinan dan menekan angka stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar di Palembang pekan lalu. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup anak.
“Permasalahan anak merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi,” ujar Erna.
