Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Donal Trump
RIAU1.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), terutama pasca-serangan yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv ke wilayah Iran.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, sosok Presiden Amerika Serikat (AS) yang juga Ketua BoP Donald Trump sangat problematik.
Ia menjelaskan, Trump dikenal luas sebagai pendukung utama zionis dan rezim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Nama yang belakangan itu masyhur akan visi politik kanan ekstremnya, yakni hendak mewujudkan Israel Raya yang wilayahnya meliputi seluruh Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, serta sebagian Irak, Arab Saudi, dan Mesir.
"Keinginan tersebut sekarang bukan lagi ada di atas kertas, tetapi sudah mereka realisasikan dengan mengontrol seluruh wilayah Palestina yang sudah mereka duduki. Berdirinya Israel Raya tinggal masalah menunggu waktu," ujar Buya Anwar Abbas kepada Republika, Sabtu (7/3/2026).
Karena itu, lanjut dia, BoP sudah kehilangan raison d'être atau alasan logis berdirinya sejak bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Terlebih lagi, AS pun membersamai Israel dalam menyerang Iran. Aksi militer ini menyebabkan gejolak di Timur Tengah yang hingga kini tak kunjung mereda.
"Apa lagi yang akan diharapkan dari Board of Peace? Saya rasa, sudah tidak ada. Sebab, BoP sebagai sebuah lembaga sudah tidak bisa dipercaya," kata ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini.
Buya Anwar pun menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil opsi Indonesia keluar dari BoP. Ada beberapa argumentasi yang mendukung ini.
Pertama, sebut Buya Anwar, tidak ada perwakilan Palestina dalam komposiis BoP. Banyak pula negara anggota dewan tersebut yang tampak begitu tergantung dan takut dengan Washington.
"Maka tentu tidak mustahil Trump akan bisa berbuat semaunya. Bila itu yang terjadi, maka titah Trump tentu akan menjadi hukum. Kita tidak mau itu terjadi," kata Buya Anwar.
Kedua, Trump adalah seorang pemimpin yang berperangai buruk dan memiliki moralitas yang bermasalah. Ini terbukti ketika ia menculik Nicolas Maduro, seorang presiden yang sah dari sebuah negara yang berdaulat yaitu Venezuela. Kemudian, Trump ikut menyerang Iran dan membunuh Ali Khamenei pemimpin tertinggi negara para mullah tersebut.
"Ketiga, kita telah diperintah oleh konstitusi untuk menentang dan menghapus penjajahan, sementara Trump sendiri sebagai ketua BoP malah mendukung praktik penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina," katanya.
Selain itu, menurut Buya Anwar, tujuan Trump untuk membangun kembali Jalur Gaza bukan untuk diserahkan kepada Palestina, melainkan untuk disulap menjadi kawasan bisnis yang akan diurus oleh AS sendiri atau bersama dengan Israel.
"Daripada kita dikadalin oleh Trump dan agar kita tidak menyesal di kemudian hari, lebih baik mundur saja (dari BoP). Kehadiran BoP dilihat dari segi kepentingan perjuangan rakyat Palestina dan kepentingan Indonesia, nyaris tidak ada," tukas dia.
Penangguhan agenda
Pemerintah Indonesia menunda semua pembicaran terkait Board of Peace (BoP) menyusul perang antara aliansi AS-Israel dan Republik Islam Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum menarik partisipasi Indonsia dari BoP bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, masih terus melakukan penilaian ihwal baik-buruk kelanjutan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, Palestina, itu. Hal ini juga berkaitan dengan melihat perspektif dampak meluas AS-Israel yang menyerang Iran belakangan ini.
“Kami sampaikan, kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Yvonne di Kemenlu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Atas situasi tersebut, sambung dia, Indonesia menangguhkan semua agenda apa pun yang terkait dengan BoP di luar negeri.
“Bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold,” ujar Yvonne.
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam sepekan terakhir ini. Dan sebagaimana kami sampaikan, semua pembahasan terkait BoP saat ini on hold,” sambung dia.
Meskipun begitu, kata Yvonne, Indonesia masih tetap berada dalam keanggotaan BoP. Belum ada keputusan final dari hasil evaluasi di lingkungan Presiden, untuk membawa Indonesia keluar dari partisipasi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, itu.
“Partisipasi kita di Board of Peace, tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” ujar Yvonne.*
