Presiden Prabowo Subianto
RIAU1.COM - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini memberikan catatan kritis terkait tata kelola dan kebijakan ekonomi pemerintah dalam momen 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Prof. Didik mengatakan, berkaca pada kondisi ekonomi saat ini, kebijakan dan tata kelola yang dilakukan pemerintah masih memuat persoalan serius.
"Politik anggaran berada di pasar politik yang gelap (black political market), yang semakin terpusat," kata Prof. Didik kepada RMOL, Senin 17 Agustus 2026.
Menurutnya, masyarakat kini tengah merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang tidak prudent.
"Kehendak publik yang luas dan daerah tergerus habis, sehingga kekurangan anggaran daerah untuk membayar gaji aparatnya," kata Prof. Didik.
Ironisnya, kata Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini, lembaga legislatif justru tidak berkutik dalam membela kehendak rakyat.
"Bahkan DPR yang menjadi pengawal anggaran tidak mendapatkan informasi dan konsultasi memadai dalam perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran skala besar," kata Prof. Didik.
Lebih lanjut, Prof. Didik menyebutkan contoh dari kebijakan keuangan negara yang tidak tepat, padahal basic pertumbuhan ekonomi RI adalah konsumsi masyarakat.
"Kini sekitar 490 Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami tekanan fiskal serius dan kesulitan membayar gaji pegawainya," sambungnya.
Melihat hal tersebut, Prof. Didik meyakini kebijakan yang bermasalah adalah karena terlalu terpusat, sehingga daerah tidak bisa melakukan terobosan dalam merealisasikan pembayaran gaji pegawainya masing-masing.
"Ini terjadi karena sentralisasi yang semakin kuat dengan bahasa eufimisme tentang adanya penyesuaian dan pemotongan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat di awal tahun untuk efisiensi nasional," demikian Prof. Didik.*
