Presiden Prabowo Subianto
RIAU1.COM - Saiful Muzani Reseach & Consulting (SMRC) menyebut ada penurunan penilaian positif masyarakat pada kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hingga penggangguran.
Temuan tersebut disampaikan pendiri SMRC Saiful Muzani dalam hasil survei kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026) yang dimuat Beritasatu.com.
Saiful menyampaikan, ada sejumlah masalah yang menjadi keresahan di tengah masyarakat. Masalah tersebut dianggap mendesak dan harus segera dituntaskan.
Di antaranya yakni mahalnya kebutuhan pokok (30%), pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) (26,8%), mengurangi kemiskinan (14,7%), judi online (6,5%), pembangunan dan perbaikan jalan (5,3%) dan persoalan kesehatan maupun obat-obatan yang berkualitas (5,1%).
Dalam temuan SMRC, tren positif kinerja pemerintah dalam mengatasi sejumlah masalah tersebut terus menurun.
Dikatakan Saiful, mayoritas masyarakat menganggap solusi untuk mengatasi naiknya kebutuhan pokok dianggap semakin buruk.
"Dalam 2,5 tahun terakhir, penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau turun dari 32,1% pada survei Februari 2024 menjadi 19,7% pada survei Oktober 2026. Sebaliknya sentimen negatif meningkat dari 39% menjadi 50,6% di periode yang sama," katanya.
Penurunan juga terjadi terhadap solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan maupun pengangguran. Hanya 25,1% masyarakat yang memberi penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin.
Angka tersebut menurun drastis dibanding tahun lalu, yakni 40,8% masyarakat memberi citra positif terhadap solusi terkait kemiskinan.
Kemudian, SMRC juga memaparkan penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja turun dari 38,6% dibanding tahun lalu. Sebaliknya sentimen negatif naik dari 22,7% menjadi 31,3% pada periode yang sama.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengaku menghargai temuan survei tersebut. "Survei tersebut menjadi masukan yang bersifat temporal, kami menyakini arah kebijakan pembangunan ekonomi sudah sesuai RPJMN 2025-2030 yang sudah ditetapkan," katanya.*
