Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan rokok elektrik atau vape haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Namun, keputusan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Mengapa vape diharamkan, sementara rokok konvensional tidak mendapatkan ketetapan hukum yang sama?
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan, perbedaan status hukum tersebut didasarkan pada kondisi dan fakta ilmiah dari kedua jenis rokok. Ia bilang, hukum rokok konvensional masih menjadi perdebatan atau khilaf di kalangan ulama.
Sebagian ulama menghukumi rokok konvensional makruh, sementara sebagian lainnya menyatakan haram. Sebaliknya, MUI menilai rokok elektrik tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat karena dampak buruknya terhadap kesehatan dinilai telah terbukti secara ilmiah.
Dalam fatwa terbarunya, MUI mengharamkan penggunaan vape, termasuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan. Ni'am menjelaskan, salah satu pertimbangan utama pengharaman vape adalah risiko kesehatan yang ditimbulkannya.
Pemerintah Kaji Larangan Total Peredaran Vape usai Fatwa Haram MUI
Menurut MUI, penggunaan rokok elektrik dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung. Selain itu, Ni'am menyoroti anggapan vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau dapat digunakan sebagai alat bantu berhenti merokok.
"Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan," katanya dikutip CNBCIndonesia.com dari laman resmi MUI, Senin (16/11/2026).
Pertimbangan lainnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika cair. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum yang dirujuk MUI, perangkat rokok elektrik diketahui kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Atas dasar tersebut, MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzari'ah, yakni menutup jalan yang dapat mengantarkan pada keburukan. MUI juga menerapkan kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
Selain persoalan kesehatan, Ni'am turut menanggapi argumen mengenai kontribusi cukai rokok elektrik terhadap penerimaan negara. Ia mengungkapkan, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi pada vape bertujuan membatasi konsumsi masyarakat, bukan semata-mata meningkatkan penerimaan negara.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Ni'am.
Ia mendata, penerimaan cukai vape yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak buruk penggunaannya. Ni'am menganalogikan pengenaan cukai tersebut dengan denda dalam transaksi keuangan syariah.
Tujuannya bukan untuk memperkaya lembaga, melainkan mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, MUI mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menghentikan penggunaan rokok elektrik.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Ni'am.*