UMP 2027, Kadin Minta Pemerintah Perhatikan KLH Pekerja

16 November 2026
Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

RIAU1.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan inflasi dan peningkatan produktivitas industri dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Kebijakan pengupahan juga perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan mempertahankan investasi serta membuka lapangan kerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot menilai, pemerintah perlu menerapkan ketentuan perundang-undangan dan prinsip pengupahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten.

“Yang diperlukan adalah implementasi yang konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha,” kata Subchan kepada Liputan6.com, Senin (16/11/2026).

Subchan mengatakan, pemerintah harus memperhitungkan inflasi dan produktivitas sebelum menetapkan persentase kenaikan UMP 2027. Hingga kini, Kadin belum mengusulkan angka kenaikan tertentu karena data resmi pemerintah mengenai kedua indikator tersebut belum tersedia.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang bagi perusahaan untuk berinvestasi, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan produktivitas agar kenaikan upah tidak sepenuhnya menjadi tambahan beban operasional.

“Jangan sampai kebijakan pengupahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja justru mengurangi kemampuan industri untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.

Bukan Sekadar Gaya Hidup
Selain inflasi dan produktivitas, Subchan meminta pemerintah memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja, bukan sekadar gaya hidup. Perhitungan KHL ini perlu mencakup kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya selama satu bulan.

Ia juga menyoroti komponen biaya transportasi dan perumahan yang dinilai tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan melalui kenaikan upah. Untuk itu, Subchan mendorong pemerintah daerah memperluas layanan transportasi publik yang terjangkau serta menyediakan akses hunian dan rumah sewa dengan harga wajar bagi pekerja.

Dengan langkah tersebut, upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak hanya bertumpu pada kenaikan nominal upah, tetapi juga dibarengi dengan upaya menekan biaya hidup.

“Kita ingin pekerja mendapatkan upah yang layak, tetapi kita juga ingin industri tetap tumbuh, investasi terus masuk, dan kesempatan kerja semakin luas,” pungkas Subchan.*