Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah tinjau lokasi terdampak bencana
RIAU1.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan tiga prioritas utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Fokus utama meliputi pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik.
Ketiga prioritas tersebut menjadi dasar kebijakan pemulihan agar masyarakat terdampak segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas normal.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kebijakan itu usai mendampingi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang di Padang, Rabu (17/12/2025) yang dimuat Hariansinggalang.
Mahyeldi menyebut pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendasar. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Prioritas berikutnya mencakup perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat.
“Infrastruktur ini sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi. Perbaikannya menjadi fokus kita,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menambahkan, pemulihan fasilitas publik juga menjadi prioritas penting. Fasilitas tersebut mencakup sekolah, rumah ibadah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan dasar kembali berjalan normal.
“Fasilitas publik harus segera pulih karena menyangkut pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” jelas Mahyeldi Ansharullah.
Terkait pembangunan hunian tetap relokasi, Mahyeldi menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pemanfaatan lahan negara dan aset milik BUMN bagi daerah yang mengalami keterbatasan lahan.
“Untuk hunian tetap relokasi, kita dapat memanfaatkan aset kabupaten kota, provinsi, pemerintah pusat, bahkan aset BUMN sesuai komitmen Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara,” ungkap Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menegaskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
“Kita berterima kasih kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan tidak memotong Transfer ke Daerah serta penyiapan anggaran khusus rehab-rekon. Mudah-mudahan kebutuhan Sumatera Barat dapat terpenuhi,” pungkas Mahyeldi Ansharullah.*
