Bupati Afni Mengaku Tak Kejar Penghargaan, yang Penting Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi

RIAU1.COM - Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG). Baginya, memastikan hak perempuan dan anak tetap terpenuhi, meski di tengah keterbatasan anggaran, jauh lebih penting daripada mengejar pengakuan.

Penegasan itu disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, itu menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, program, dan capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.

Afni mengatakan, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam memastikan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari cara agar kewajiban pelayanan publik tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.

"Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan," kata Afni.

Salah satu persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu dan berada di pusat kota, sementara kebutuhan layanan pendidikan juga datang dari anak-anak yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi layanan bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Namun, layanan tersebut sempat terhenti karena keterbatasan anggaran operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Afni mengaku langsung menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kendaraan tersebut kembali beroperasi agar anak-anak disabilitas tetap bisa mengakses pendidikan.

"Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola. Petugas mendatangi rumah warga yang kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk lansia, ibu hamil, hingga anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.

"Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung," katanya.

Afni menegaskan, penghargaan Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama pelaksanaan PUG di Kabupaten Siak. Menurut dia, penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan sasaran yang mengalahkan substansi pelayanan.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi. Data yang tidak akurat, kata dia, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran," tegasnya.*