Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyayangkan aksi protes menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggah ke media sosial. Menurutnya, jika terdapat yang tak sesuai dengan menu MBG, pihak sekolah dapat menyampaikan langsung kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terkait.
"Kemarin saya lihat ada di satu sekolahan protesnya melalui YouTube. Padahal kepala sekolah kalau SPPG-nya enggak beres, kan ada yang ngantar makanan tiap hari. Tinggal komplain, 'Pak, kok ini makanannya tidak sesuai standar gizi?'," kata Zulhas saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026) yang dimuat Republika.
Zulhas menambahkan, kalau memang pihak sekolah tidak puas, mereka diperkenankan mengembalikan MBG ke SPPG terkait. "Tapi ini malah masuknya di YouTube. Ini apa gitu maksudnya?" ujarnya.
Dia mengungkapkan, Kemenko Pangan sudah menyiapkan comment center MBG. "Nanti kalau ada masalah apa-apa ada juga MBG call center. Bapak/ibu nanti bisa bertanya apa pun di yang sudah kita bentuk di comment atau call center," kata Zulhas.
Rakor MBG di Kantor Gubernur Jateng turut dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan kepala daerah dari 35 kabupaten/kota di Jateng turut berpartisipasi dalam rakor tersebut.
Saat berbicara dalam rakor, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengeluhkan banyaknya "serangan" terhadap menu MBG selama Ramadan. Namun, dia mengeklaim, dari kabar-kabar miring soal menu MBG yang beredar di masyarakat, sebagian besar adalah hoaks.
"Pak Zul (Menko Pangan Zulkifli Hasan), kita laporkan bahwa belakangan ini, sejak bulan puasa ini, luar biasa kita dihantam, terutama perkara menu. Dan tidak seluruhnya yang beredar itu benar, kebanyakan hoaks," kata Nanik.
Pada kesempatan itu, Nanik meminta para bupati/wali kota di Jateng agar aktif memantau pelaksanaan MBG di wilayahnya masing-masing. Termasuk dalam pengolahan dan penyajian menu MBG.
"Jadi sebelum mereka (menu MBG) di-upload (menu MBG), mungkin bapak bisa sambil safari Ramadhan dicek di dapur mereka, apakah benar atau tidak. Ini untuk mengurangi dan mendinginkan suasana," ucapnya.
Menurut Nanik, para kepala daerah tetap bisa ikut mengawasi SPPG sebagai pengolah dan penyedia MBG. Hal itu sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi bapak/ibu bupati, wakil bupati, bapak/ibu wali kota, wakil wali kota, itu menjadi komandan di daerah. Jadi pak camat apakah boleh masuk (SPPG)? Boleh ikut ngawasi. Pak lurah boleh masuk. Karena ada 17 kementerian dan lembaga itu tertuang dalam Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Jadi BGN tidak berjalan sendiri, tapi melibatkan ada 17 kementerian dan lembaga," tutur Nanik.
Selain mengawasi, Nanik mengatakan, para kepala daerah juga dapat mengirimkan rekomendasi penindakan kepada BGN terkait SPPG yang tidak tertib atau kerap menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Nanik mengeklaim, BGN siap menangguhkan operasional, bahkan menuntup SPPG semacam itu.
"Ini yang kami minta supaya berita-berita yang horor banget selama Ramadan dan ujung-ujungnya terkena Presiden kita, mohon bapak/ibu ikut mengawasi bagaimana pelaksanaan dapur (SPPG) itu di wilayah bapak dan ibu," ucap Nanik.
Dia menambahkan, saat ini anggota tim pengawas SPPG dari BGN hanya 70 orang. Sementara dari target 30 ribuan, sudah 24 ribuan SPPG beroperasi. "Jadi tidak mungkin 70 orang mengawasi seluruh ribuan dapur dari Sabang sampai Merauke," katanya.
BGN tak Larang MBG Bermasalah Diunggah di Sosmed
Sementara itu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, BGN tak melarang jika terdapat masyarakat yang mendokumentasikan dan mengunggah ke internet saat menemukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tak layak. Menurutnya, aksi semacam itu dapat membantu BGN mengawasi pelaksanaan progdam MBG.
"Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu. Tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjuti," ujar Nanik seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan MBG yang digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Dia mengeklaim, BGN siap menindak SPPG yang terbukti tak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. "Yang tidak benar menunya kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya," ucapnya.
Nanik mengungkapkan, saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional mencapai 24 ribuan. Target pembentukan SPPG adalah 30 ribuan unit. "Kita punya pengawas hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 ribu lebih dapur nanti? Sekarang (jumlahnya) 24 ribu," katanya.
"Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan? Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi," tambah Nanik.
Dia pun sempat mengomentari soal adanya sekolah-sekolah yang mengembalikan menu MBG dinilai tak layak ke SPPG. Menurut Nanik, BGN mempersilakan jika terdapat sekolah yang enggan menerima MBG.
Nanik menerangkan, tak ada aturan yang melarang sekolah mengembalikan MBG ke SPPG. "Bahkan tidak menerima pun boleh. BGN tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima. Menolak pun enggak masalah," katanya.
Dia menambahkan, jika memang ada sekolah yang menolak MBG, mereka hanya perlu membuat surat pernyataan. "Yang penting buat surat pernyataan, 'Kami menolak program MBG'. Enggak masalah. Kan masih banyak nih yang ngantre (untuk menerima MBG)," ucapnya.
Kendati demikian, Nanik menilai, sekolah yang menolak MBG berarti kebutuhan gizi para siswanya sudah tercukupi. "Makanya harus ada pernyataan, 'Kami menolak program MBG di sekolah kami'," ujarnya.
