Kondisi Fiskal Pemkab Meranti Masih Defisit Rp149 Miliar

12 Agustus 2026
Usai Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Kepulauan Meranti

Usai Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Kepulauan Meranti

RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (12/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Wabup Muzamil menegaskan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merapikan administrasi keuangan serta memastikan realisasi fisik dan keuangan berjalan seimbang.

Sementara OPD penghasil diminta lebih maksimal meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pada semester II.

“APBD harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran harus tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muzamil.

Ia menyampaikan, hingga saat ini masih ada laporan administrasi realisasi fisik dan keuangan yang belum rapi serta sejumlah administrasi penyerapan anggaran yang belum optimal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat daerah akan memasuki pembahasan APBD Perubahan dengan tantangan fiskal yang cukup berat.

Menurutnya, meskipun terdapat tambahan anggaran sekitar Rp47 miliar, kondisi fiskal daerah masih menghadapi defisit sekitar Rp149 miliar.

Karena itu, diperlukan langkah rasionalisasi dan kebijakan fiskal yang cermat dengan menyesuaikan program dan kegiatan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu, Wabup Muzamil memberikan lima arahan kepada seluruh OPD.

Pertama, meminta segera merapikan administrasi, khususnya memastikan realisasi fisik dan keuangan berjalan linear dan sesuai target.

Kedua, seluruh kepala OPD menyisir kembali anggaran belanja barang dan jasa sebagai bahan persiapan menghadapi APBD Perubahan.

Ketiga, TAPD bersama OPD teknis melakukan review terhadap seluruh proyek fisik nonstrategis, termasuk memberikan justifikasi yang jelas apakah kegiatan perlu dilanjutkan atau ditunda.

Keempat, memastikan alokasi anggaran yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, gaji pegawai dan PPPK, tetap terpenuhi secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kelima, OPD penghasil diminta mengoptimalkan pendapatan pada semester II, mengingat masih terdapat kekurangan pembiayaan yang harus diantisipasi.

Selanjutnya, Wabup Muzamil juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi tetap mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

“Kondisi fiskal saat ini merupakan ujian bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari tantangan ini dengan selamat.

Laksanakan tugas dengan hati-hati, lakukan koordinasi dan jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan persoalan hukum,” pesannya.

Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi, melakukan efisiensi dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Meranti.*