Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan kepada rakyatnya bahwa dia telah menepati janjinya untuk menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di negara tersebut lebih murah dibandingkan di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Anwar saat berbicara di majelis rendah parlemen Malaysia, Dewan Rakyat, Selasa (14/7/2026) lalu.
Anwar mengungkapkan harga BBM di Malaysia lebih rendah daripada di negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Qatar.
"Kita tidak seharusnya membandingkan Malaysia dengan negara-negara yang bukan produsen minyak dan oleh karena itu memiliki harga bahan bakar yang jauh lebih tinggi. Kita seharusnya membandingkan diri kita dengan Qatar dan Arab Saudi," ucapnya, dikutip Republika dari laman The Star.
Dia kemudian memaparkan perubahan harga BBM di Malaysia dan membandingkannya dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.
"Ketika sebelumnya kita menyerukan agar harga bensin diturunkan menjadi 1,50 ringgit, harga di Arab Saudi sekitar 0,50 ringgit. Hari ini, harga kita sekitar 1,99 ringgit, sedangkan harga di Arab Saudi lebih dari 2,40 ringgit. Qatar dan bahkan Uni Emirat Arab (UEA) menaikkan harga bahan bakar dua bulan lalu. UEA juga merupakan produsen minyak dan gas utama," tutur Anwar.
Menurut Anwar, hal itu mencerminkan realitas ekonomi yang berubah. "Oleh karena itu, saya pernah berjanji bahwa harga bahan bakar Malaysia akan lebih rendah daripada di Arab Saudi. Itu sudah terpenuhi," ujarnya.
Anwar mengungkapkan, meskipun pemerintahannya memberikan bantuan secara keseluruhan yang lebih besar dibandingkan pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak, kondisi saat itu berbeda.
"Konteksnya juga harus diperhitungkan. Dalam hal pendanaan dan bantuan keuangan secara keseluruhan, sekarang jauh lebih tinggi. Saya telah menyebutkan beberapa di antaranya sebelumnya, termasuk STR, Sara, bensin RON95, dan Budi Diesel," ucapnya.
"Secara keseluruhan, bantuan yang diberikan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu adalah fakta," tambah Anwar.
Malaysia Pangkas Harga Bensin dan Solar Nonsubsidi
Sebelumnya di awal Juli, Otoritas Malaysia memutuskan menurunkan harga BBM jenis bensin dan solar nonsubsidi sebesar 10 sen selama sepekan, yakni pada 1-8 Juli 2026.
"Selaras dengan formula Automatic Pricing Mechanism (APM), harga eceran bensin dan solar nonsubsidi untuk pekan ini diturunkan seiring dengan penurunan rata-rata harga pasar internasional pada pekan sebelumnya," demikian pernyataan Kementerian Keuangan Malaysia, dikutip di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu.
Selama periode 1-8 Juli 2026, harga eceran RON97 diturunkan sebesar 10 sen menjadi RM4 per liter (setara Rp 17.527). Harga eceran RON95 nonsubsidi juga diturunkan sebesar 10 sen menjadi RM3,37 per liter (Rp 14.766). Sementara itu, harga eceran solar nonsubsidi diturunkan sebesar 10 sen menjadi RM3,97 per liter (Rp 17.395).
Penurunan harga bensin eceran dan solar tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan harga terbaru, sekaligus seiring dengan penerapan kebijakan harga solar bersubsidi yang baru di Malaysia. Otoritas Malaysia berpandangan harga minyak bumi di pasar internasional terus menunjukkan tren moderat dibandingkan dengan level tertinggi yang tercatat pada puncak krisis di Asia Barat.
Perkembangan tersebut didukung oleh tanda-tanda pemulihan aliran pasokan global serta harapan bahwa perundingan terkait konflik di Asia Barat dapat mengurangi risiko terganggunya pasokan minyak mentah.
Namun demikian, otoritas Malaysia memandang pasar minyak bumi global masih belum sepenuhnya kembali stabil. Risiko terhadap harga minyak mentah, biaya pengiriman, dan stabilitas pasokan masih tetap ada selama konflik belum mencapai penyelesaian akhir, sementara pemulihan rantai pasokan juga memerlukan waktu.
Meskipun pasokan bahan bakar nasional saat ini masih mencukupi, pemerintah Malaysia mengimbau masyarakat agar terus menggunakan bahan bakar secara hemat. Otoritas Malaysia menyatakan perencanaan perjalanan yang lebih efisien serta mengurangi perjalanan yang tidak perlu dapat membantu memperpanjang ketersediaan pasokan nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap belanja subsidi.*
