Disdik Inhil Sedang Diperiksa BPK, Sekda Minta Kooperatif

18 November 2026
Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari

Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari

RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong percepatan penyelesaian agenda keuangan daerah, baik untuk pelaksanaan anggaran tahun berjalan maupun persiapan tahun mendatang. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan target kerja berjalan sesuai jadwal.

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, saat memimpin apel gabungan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil.

Dalam arahannya, Tantawi menyoroti batas waktu realisasi APBD 2026 yang semakin dekat. Ia meminta kepala OPD mengambil langkah percepatan agar seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan hingga akhir Desember, sehingga pelaksanaannya tidak terkendala pada penghujung tahun anggaran.

“Seluruh kepala OPD harus memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dituntaskan hingga akhir Desember 2026. Percepatan realisasi ini penting agar target pembangunan tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Tantawi.

Di sisi lain, penyusunan APBD 2027 juga menjadi perhatian. Ia meminta OPD segera menyelesaikan tindak lanjut hasil review dan arahan yang telah diberikan. Penyampaian nota keuangan ditargetkan dapat dilakukan dalam pekan ini agar pembahasan hingga persetujuan bersama dapat rampung sebelum 30 November 2026.

Persoalan kinerja perangkat daerah turut dikaitkan dengan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sejumlah indikator, seperti inovasi daerah dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada pemerintah pusat, menjadi aspek yang memengaruhi besaran TPP.

Karena itu, koordinasi dan komunikasi antara perangkat daerah perlu diperkuat. OPD juga diminta mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Selain agenda anggaran dan evaluasi kinerja, Tantawi mengingatkan pentingnya keterbukaan perangkat daerah dalam mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dengan menyediakan data, dokumen, serta penjelasan administrasi yang diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar.*