Pemkab Bengkalis Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD
RIAU1.COM -Pemerintah Kabupaten bengkalis >Bengkalis resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bengkalis >Bengkalis akhir tahun anggaran 2025.
Laporan tersebut dipaparkan oleh Wakil Bupati bengkalis >Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kabupaten bengkalis >Bengkalis, Senin 30 Maret 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD bengkalis >Bengkalis M Arsya Fadilah itu didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda dan Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 22 anggota dewan dan jajaran pejabat Pemkab bengkalis >Bengkalis.
Wabup bengkalis >Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan bahwa LKPJ merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah sesuai amanat undang-undang.
Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, pembangunan di Kabupaten bengkalis >Bengkalis menunjukkan tren positif yang signifikan.
"Hal ini tercermin dari peningkatan indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, hingga kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),"ungkap Bagus.
Tahun 2025 juga menjadi tahun penuh prestasi bagi Negeri Junjungan. Beberapa penghargaan bergengsi berhasil diraih, di antaranya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 dengan tingkat kepesertaan mencapai 98,65 persen dan tingkat keaktifan sebesar 84,10 persen.
Penghargaan ATM Award Adinkes atas keberhasilan dalam menekan angka penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta penghargaan Terbaik II kategori Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah tingkat kabupaten.
Selain itu Desa Bantan Tengah juga berhasil mengharumkan nama Kabupaten bengkalis >Bengkalis dengan meraih juara Terbaik II pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Riau Tahun 2025.
Dari sisi finansial, Pemkab bengkalis >Bengkalis mencatatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 92,53 persen dari target. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan menyentuh angka 83,34 persen dengan realisasi belanja sebesar 83,19 persen.
Bagus Santoso juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga tradisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut.
"Kami terus melakukan langkah strategis, termasuk efisiensi belanja dan mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD untuk pembangunan yang lebih merata,"pungkasnya.
