Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Provinsi Riau dalam acara ramah tamah bersama Kepala BPS RI dan Komisi X DPR RI di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).
Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci tersedianya data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Riau menjadikan data BPS sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan, prioritas anggaran, hingga evaluasi program pembangunan.
"Kunjungan ke Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan ini. Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data statistik merupakan landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan secara objektif dan terukur," katanya.
Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan seluruh data yang diberikan dijamin oleh peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua BPS RI yang dalam hal ini di wakili oleh, inspektur utama BPS RI Dadang Hardiwan mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan data yang berkualitas sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi seluruh pihak diyakini akan menghasilkan data yang akurat sehingga mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara utuh.
"Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang terus mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah. Dengan kolaborasi yang baik antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami optimistis pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia ke depan," pungkasnya.*
