Gubernur Riau, Abdul Wahid
RIAU1.COM - Komitmen melibatkan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan, ditegaskan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid.
Gubernur Abdul Wahid mengatakan, perhatian perusahaan sangat perlu dilakukan untuk memberikan dampak baik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/09/2025).
“Hari ini kita sudah panggil beberapa pihak perusahaan seperti PHR, Sinarmas Grup, dan PTPN yang hadir ya. Tapi intinya mereka tadi sudah menyanggupi untuk melakukan kolaborasi dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Provinsi Riau,” kata Gubri Abdul Wahid.
Dijelaskan, perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk berkolaborasi dalam menangani kerusakan jalan di Provinsi Riau, khususnya daerah Minas-Perawang. Ia menambahkan, pola kolaborasi ini akan dilakukan secara bergiliran agar setiap perusahaan memiliki tanggung jawab.
“Jadi saya kasih solusi perusahaan-perusahaan ini harus sepakat saling bekerjasama, entah itu satu kilometer tanggung jawab oleh PHR, nanti satu kilometer lagi Arara Abadi, dan begitu seterusnya. Sehingga masyarakat dapat merasakan jalan yang bagus,” jelasnya.
Gubri Abdul Wahid juga mengingatkan agar perusahaan patuh terhadap regulasi terkait kendaraan operasional. Menurutnya, sejak Juni lalu Pemprov Riau sudah menyurati perusahaan-perusahaan untuk melakukan mutasi kendaraan.
“Saya sudah menyurati semua intitas perusahaan mulai dari bulan Juni. Saya sudah mensosialisasikan agar mereka melakukan mutasi kendaraan mereka, baik kendaraan mereka sendiri yang digunakan untuk operasional perusahaan, maupun kendaraan dari vendor,” terang Gubernur Abdul Wahid.
Diungkapkan, seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Riau harus taat aturan, baik terkait kapasitas angkutan maupun administrasi kendaraan. Menurutnya, kepatuhan tersebut sangat penting agar distribusi pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung melalui pembangunan daerah.
“Artinya dia harus membalik namakan ke Riau karena intitasnya di Riau. Saya tidak menghalangi kalau ada aktivitas orang dari Jakarta, Jambi, Medan atau daerah lainnya kita bebaskan, tapi harus sesuai ketentuan. Tidak ada lagi ODOL,” ungkapnya.
Gubernur Abdul Wahid menuturkan, langkah tersebut penting karena kondisi keuangan daerah terbatas untuk melakukan perawatan jalan. Terlebih, APBD Riau tidak sanggup sepenuhnya menanggung beban biaya perbaikan infrastruktur.
“Karena kita sekarang ini kebingungan mencari uangnya. Kebutuhan kita ini banyak dalam rangka perawatan, pembangunan, pemeliharaan terhadap fasilitas publik termasuk jalan,” tuturnya.
"Kami tidak punya daya kekuatan finansial fiskalnya untuk mengelola ini. Sehingga tentu kami ajak perhatian swasta dalam rangka juga ikut kolaborasi. Saya kasih batas waktu hingga sampai Desember,”sambung dia.*
