Ilustrasi/TribunBatam
RIAU1.COM - Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa penerapan WFH memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel di lingkungan instansi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebijakan ini bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil," ujar Qodari dalam unggahan video di akun Bakom RI, dikutip Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurutnya, orientasi berbasis hasil diwujudkan melalui penilaian kapabilitas kelembagaan pada setiap instansi pemerintah, sementara bagi ASN diukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Karena itu, pemerintah memandang kebijakan WFH layak dilanjutkan hingga akhir September 2026 sebagai bagian dari transformasi birokrasi agar semakin adaptif menghadapi dinamika perubahan di tingkat nasional, regional, hingga global.
"Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global," tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan perpanjangan WFH juga diarahkan untuk mendorong penghematan konsumsi energi dan efisiensi belanja operasional negara.
Kendati demikian, pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, serta unit pelayanan publik lainnya, dipastikan tetap berjalan normal setiap hari kerja.
"Perlu kami tegaskan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap beroperasi secara penuh setiap hari kerja," pungkas Qodari.*
