Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi apabila tren harga minyak mentah dunia terus melemah.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera menggelar rapat bersama PT Pertamina (Persero) serta badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga.
"Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan karena Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) maupun harga minyak dunia masih berfluktuasi.
Bahlil menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pelaku industri migas.
"Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang menggunakan BBM nonsubsidi. Ini kan totalnya 20 persen, saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," jelas Bahlil.
Selain membahas harga BBM, Bahlil mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.
Menurut dia, pasokan energi nasional dipastikan aman hingga akhir tahun.
"Alhamdulillah kita juga clear sampai dengan, insya Allah, akhir tahun tidak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa harga BBM subsidi insya Allah tidak akan naik sama sekali," ujar Bahlil.
Campuran Etanol
Bahlil juga mengatakan pemerintah menargetkan penerapan campuran etanol 10 persen dalam bahan bakar minyak (E10) mulai 2027 sebagai tahap awal sebelum beralih ke E20. Ia mengatakan pemerintah telah mengkaji kebijakan mandatori etanol sejak 2025. Saat ini, kajian tersebut hampir rampung dan menjadi dasar penyusunan peta jalan penerapan E20 yang ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2028-2029.
"Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang akan kita tetapkan nanti sampai dengan 2028-2029," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Bahlil, kebijakan pencampuran etanol ke dalam bensin bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, khususnya bensin.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin penerapan E20 justru meningkatkan impor etanol. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan industri dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
"Kita tidak ingin begitu kita terapkan E20, tetapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu," jelas Bahlil.
Ia menyebut bahan baku etanol akan berasal dari komoditas seperti singkong, tebu, jagung, serta sejumlah tanaman lainnya. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah akan fokus menyiapkan industri tersebut sebelum menerapkan mandatori E20.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan penerapan akan dilakukan secara bertahap dengan memulai E10 terlebih dahulu.
"Selama satu hingga dua tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatori penuh E20," katanya.
Pemerintah, kata Bahlil, akan mengadopsi strategi yang sebelumnya diterapkan pada program biodiesel, mulai dari B10, B20, B30, B35, B40, hingga kini B50.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri hilirisasi untuk mendukung pasokan bahan baku etanol.
Bahlil mencontohkan model industri di Brasil yang memungkinkan pabrik mengalihkan produksi antara gula dan etanol sesuai kondisi harga pasar.
"Begitu harga etanol naik, produksinya akan di-switch ke etanol. Namun, ketika harga gula naik, produksinya akan di-switch ke gula. Jadi dua model ini akan kita lakukan dan saat ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan mengembangkannya," ujar Bahlil.*
