Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah memberikan telepon seluler (HP) kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan. Rencana ini berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses perbankan sekaligus mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan pemerintah berencana memberikan rekening bank kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Rekening tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bantuan pemerintah secara digital.
Dalam pidatonya, Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen dari populasi kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” kata Hashim yang dimuat Rmol.id.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan dua bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Hashim mengatakan biaya pembukaan rekening yang sebelumnya sebesar Rp 50.000 akan digratiskan. Melalui langkah ini, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sistem perbankan formal.
Tak hanya rekening bank, Hashim juga menyebut rencana pemberian HP kepada masyarakat agar mereka dapat mengakses rekening digital. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial yang selama ini dilakukan dalam bentuk uang tunai nantinya akan dialihkan ke sistem digital.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.
Menurut Hashim, digitalisasi transaksi menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal. Pemerintah berharap semakin banyak transaksi masyarakat yang masuk ke dalam sistem keuangan formal sehingga dapat membantu memperluas basis penerimaan negara.
Ia menilai penggunaan sistem digital dapat membantu pemerintah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang selama ini berada di luar pencatatan formal. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya.
Hashim sebelumnya menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam pidatonya, ia menyebut rasio tersebut masih sekitar 12 persen dari PDB, sementara pemerintah menargetkan peningkatan hingga 18 persen.
Menurut dia, digitalisasi menjadi salah satu instrumen untuk mencapai target tersebut, selain reformasi perpajakan dan perbaikan sistem administrasi penerimaan negara.
Meski demikian, dalam pidatonya Hashim belum merinci jadwal pelaksanaan program pembagian HP, jumlah perangkat yang akan disediakan, besaran anggaran, maupun kriteria masyarakat yang berhak menerima. Mekanisme teknis penyaluran bantuan sosial melalui rekening digital juga belum dijelaskan secara terperinci.*
