Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan menambah anggaran sebesar Rp 90 triliun–Rp 100 triliun untuk subsidi energi di tengah perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang menyebabkan krisis energi global.
“Rp 90 triliun–Rp 100 triliun,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4/2026) yang dimuat Antara.
Purbaya menyampaikan anggaran hingga Rp 100 triliun tersebut ditujukan untuk subsidi energi, bukan kompensasi. Adapun komoditas energi yang ditanggung dengan skema subsidi antara lain LPG 3 kg dan solar.
Sedangkan kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) bahan bakar minyak (BBM).
Adapun komoditas yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan skema kompensasi adalah Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
“Itu (Rp 90 triliun–Rp 100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” ujar Purbaya.
Di luar tambahan subsidi tersebut, pemerintah sebelumnya menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.
Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun. Purbaya pun menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali hingga akhir tahun.
“Ini sudah kami hitung semua. Nanti meski dengan rata-rata harga minyak dunia 100 dolar AS per barel pun, kita sudah mengunci defisit di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,9 persen. Jadi tidak masalah,” ujar Purbaya.
Purbaya dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3/2026), mengatakan pengelolaan anggaran terus dijaga berkesinambungan sehingga APBN tetap memiliki ruang untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN. Pemerintah telah memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.
Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen. Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.300 per dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen. Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.*
