Ilustrasi/Net
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan klarifikasi terkait dinamika harga Minyakita yang terpantau merangkak naik.
Ia menegaskan bahwa fluktuasi ini dipicu oleh kendala pada bahan baku kemasan, sementara ketersediaan stok di pasar tetap terjamin.
Per April 2026, harga Minyakita di sejumlah wilayah menyentuh angka Rp15.800 hingga Rp15.900 per liter. Angka ini sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Mendag menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan efek domino dari konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel yang mengganggu distribusi dan meningkatkan biaya produksi kemasan plastik.
“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” ujar Budi di sela ajang Indo Intertex 2026, Jakarta, Kamis 16 April 2026 yang dimuat Rmol.id.
Budi Santoso menyoroti adanya persepsi keliru di masyarakat yang menjadikan Minyakita sebagai satu-satunya tolok ukur ketersediaan minyak goreng nasional.
Menurutnya, stok minyak goreng secara umum, baik jenis premium maupun curah masih sangat melimpah di pasar.
“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan alternatif jika Minyakita mengalami penyesuaian harga.
“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” tambahnya.
Untuk menjaga stabilitas, Kementerian Perdagangan terus memantau distribusi di pasar tradisional dan ritel modern. Terkait pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Mendag membuka peluang untuk meningkatkan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita.
Sesuai Permendag Nomor 43 Tahun 2025, batas minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan adalah 35 persen. Namun, Budi menyebut angka tersebut sangat mungkin ditingkatkan hingga 65 persen atau lebih, mengingat banyak produsen yang selama ini sudah menyetor melampaui kewajiban minimal.
“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ tutupnya.*
