Jauh Tertinggal, Kabupaten Meranti Butuh Pembangunan Infrastruktur hingga KEK

RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin didampingi Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya.

Audiensi ini didasari dengan masih banyaknya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan yang belum terpenuhi mulai dari infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan bencana banjir, abrasi pantai, termasuk usulan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Pulau Rangsang. 

Dalam paparannya, Wakil Bupati Muzamil menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Rangsang, Rangsang barat, Rangsang pesisir) yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Menurutnya jika kebutuhan ini terpenuhi maka perekonomian masyarakat pesisir akan hidup dan berkembang. 

“Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka roda ekonomi masyarakat pesisir akan semakin hidup dan berputar. Posisi strategis kita yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dapat dimanfaatkan dengan baik, dan ini juga akan menjadi peluang pendapatan negara yang cukup besar,” ujar Muzamil. 

Setelah mendengar pemaparan Wabup. Muzamil Sekretaris BNPP RI yang diwakili Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.IK, menyambut baik dan mengapresiasi upaya Pemkab Kepulauan Meranti yang konsen pada pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Perbatasan Prioritas. 

“Kita akan terus mendukung dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kebupaten Kepulauan Meranti, sehingga pembangunan tersebut akan terwujud dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata,” kata Irjen Pol Edfrie. 

Sementara itu, Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa audiensi ini dilaksanakan untuk membangun sinergiras dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam penetapan rencana induk 5 tahunan dan rencana aksi tahunan di BNPP-RI, yang mengacu pada usulan yang telah disampaikan oleh Pemkab Kepulauan Meranti melalui Bagian Pengelola Perbatasan. 

Gilang menambahkan, kehadiran ini untuk memastikan penyampaian data, peta kebutuhan, serta rencana program pembangunan dapat disampaikan secara komprehensif dan terukur. 

“Agenda ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya terkait peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan posisi strategis wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Malaka,” tutur dia.*